Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan lgo4d akan membuat Bahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier dan Gaji Guru besar guna mempresentasikan karier sekaligus kesejahteraan profesi Pembimbing
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Abdul Haris mengucapkan Permendikbudristek 44/2024 memperjelas sistematika agar profesi dosen semakin bermartabat dengan hak ketenagakerjaan yang semakin terlindungi. Tidak hanya itu, Permendikbudristek tercatat serta menyederhanakan aturan Penentuan Perbaikan dan sertifikasi Pembimbing serta menaikkan otonomi sekolah tinggi tinggi dalam mewajibkan karier dosen.
“Kini pembimbing memiliki fleksibilitas dalam memolakan karier dan memestikan capaian kinerjanya, yang disesuaikan dengan pakta bersama pimpinan sekolah tinggi tinggi,” ujar Abdul Haris dalam webinar bertema Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 di Jakarta pada Kamis.
Ia menyiratkan status guru besar dalam Permendikbudristek kini menjadi lebih jelas, yaitu semua dosen tetap memiliki jabatan akademik. Guru besar pun dapat lebih fleksibel dalam pemenuhan Tridharma sesuai kepentingan perguruan tinggi.
Aturan baru Tercatat lanjutnya, juga meletakkan hak pembimbing ASN dan non-ASN guna mencetak pendapatan di atas keperluan hidup minimum dan hak bekerja di lebih dari satu akademi tinggi.
“Ini merupakan ikhtiar untuk membawa penghasilan guru besar di Indonesia agar tidak semata mengamalkan upah minimum, lagi pula mengarah mendapatkan terjaminnya keamanan bersahabat separuh Dosen imbuhnya.
Dalam kejadian yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Tatang Muttaqin membilang penerbitan regulasi tertera telah disesuaikan dengan rentetan hukum dan keinginan masyarakat saat ini.
“Harapannya, regulasi ini dapat menyedekahkan keteguhan hukum terhadap tata kelola profesi dan karier pembimbing serta pemberian tunjangan dan penghasilan bagi guru besar ASN dan guru besar non-ASN,” kata Tatang.
Ia pun menggambarkan fokus pihaknya sampai dengan akhir tahun 2024 merupakan agar akademi tinggi menekuni regulasi. Setelah itu pada semester pertama tahun 2025, pihaknya memohon sekolah tinggi tinggi dapat menjelmakan implementasi dan SOP pada aplikasi SISTER dan mensosialisasikan ke dosen.
“Tentu mulai sekarang sampai kalendar Juni 2025, akan ada sosialisasi sungguhpun pendampingan yang dilakukan Kemendikbudristek dan pemberian topik data untuk perguruan tinggi tinggi yang dapat dirilis bertingkat sebelum kearifan ini dapat selaku ideal diimplementasikan pada bulan Agustus 2025,” jelasnya.
Andaikan informasi, dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, tidak ada masih guru besar NIDN, NIDK, dan NUP sebab melainkan ada dua status Pembimbing yakni dosen tetap dan pembimbing tidak tetap. Dosen tetap ialah dosen yang bekerja penuh waktu pada sekolah tinggi tinggi dan menyelesaikan beban kerja 12 Satuan Credit Semester (SKS) atau lebih, serta memiliki jabatan akademik. Sementara itu, pembimbing tidak tetap merupakan guru besar yang tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi tinggi dan melangsungkan beban kerja kurang dari 12 SKS.
Kebijakan ini serta menaungi hak ketenagakerjaan Pembimbing salah satunya dengan menjelaskan bahwa pendapatan dosen kudu memiliki besaran di atas kepentingan hidup minimum. Bagi pembimbing ASN, besaran penghasilan mengikuti pengarahan ASN. Adapun bagi guru besar tidak hanya ASN, besaran komisi kalau wahyu ketenagakerjaan.
Perguruan tinggi tinggi yang melanggar tuntutan mengenai honorarium dapat dikenakan sanksi. Terkecuali penghasilan dan tunjangan yang melekat pada Penghasilan pembimbing yang mengerjakan persyaratan serta mengantongi tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan Kursi kerajaan.(Image: https://media.istockphoto.com/id/652735376/de/foto/backpacker-auf-hA4ngebrBCcke-im-regenwald.jpg?b=1&s=170x170&k=20&c=HnNKfquZVSqRQ5OiPo9qdvdpMY7VriobWNzBlbjS-H8=)
